Dugaan Pelanggaran HAM, Tim Kemenkumham Jateng Lakukan Koordinasi ke Polresta Banyumas

BANYUMAS –  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam hal ini diwakili Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti dan Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Moh Hawary Dahlan melakukan Koordinasi dengan Polresta Banyumas, Kamis (10/8/2023).

Koordinasi disambut baik Wakapolresta Banyumas, AKBP Hendri Yulianto, didampingi Kasatreskrim Polresta Banyumas, Kompol Agus Supriyadi Siswanto beserta jajaran.

Baca juga: Diduga Terpengaruh Miras Pemotor dan Pemboncengnya Alami Kecelakaan di Kejobong

Kepala Bidang HAM, Lista menyampaikan  bahwa kegiatan ini menindaklanjuti surat Direktur Jenderal HAM dan merupakan tindak lanjut hasil koordinasi sebelumnya dengan Polda Jawa Tengah.

Baca juga: TNI AL Tangkap 8 Kapal Pencuri Batu Bara

“Tujuan koordinasi yaitu guna mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dalam penyelesaian dugaan permasalahan HAM yang saat ini sedang viral di masyarakat, " ujar Lista.

Wakapolresta Banyumas, Hendri menyampaikan terkait permasalahan yang sedang viral dan kebetulan peristiwanya terjadi di tahanan Polres Banyumas dapat kami sampaikan bahwa pihak kami telah melakukan pendalaman terhadap kasus ini dengan bukti-bukti yang ada, khususnya hasil rekaman cctv dan saksi serta video yang beredar di media. 

Baca juga: Wilson Lalengke: Menyoroti Oknum ASN Unsrat yang Diduga Rangkap Jabatan jadi Advokat di PN Manado

“Dapat kami sampaikan pula perkembangan terkini bahwa akan dilakukan sidang kode etik dan disiplin pada anggota yang terlibat.

Hendri menegaskan pula bahwa upaya yang telah dilakukan Polres Banyumas dan Polda Jawa Tengah dalam menindaklanjuti permasalahan.

Baca juga: Asyik Nyabu di Markas, Ketua Pemuda Pancasila Blora Diringkus Polisi

"Telah dilakukan sesuai prosedur dan dengan waktu secepat-cepatnya sehingga dapat meredam pemberitaan yang beredar, ” ujar Hendri

Kasatreskrim Polresta Banyumas, Agus menjelaskan kronologis kejadian dari awal penangkapan sampai dengan korban meninggal dunia. Dari keterangan saksi dan alat bukti sudah menetapkan beberapa orang tersangka.

Baca juga: Pemerintah Kembali Ajukan RUU Perampasan Aset Koruptor ke DPR

"Dan pada tanggal 20 juli 2023 sudah dilakukan rekonstruksi dengan dihadiri oleh orang tua korban, LPSK, LBH dan kejaksaan, " Terangnya. 

Lebih lanjut, Agus menyampaikan berkas dan hasil visum masih diteliti oleh kejaksaan dan berharap secepatnya berkas dinyatakan lengkap atau P21. 

Sebelum mengakhiri kegiatan ini, Kepala Bidang HAM, Lista menyampaikan bahwa pentingnya transparansi serta kehati-hatian dalam memposting video atau pun berita untuk menetralisir jangan sampai menimbulkan persepsi negatif.

(N.Son/Hms)