Kemenkumham Jateng Adakan Revisi Pergeseran Anggaran Jajaran Pemasyarakatan

SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah memastikan ketersediaan anggaran yang akan dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan bahan makanan WBP serta biaya-biaya operasional pada UPT Pemasyarakatan terpenuhi.

Hal tersebut ditunjukan dengan digelarnya Kegiatan Revisi Pergeseran Anggaran Jajaran Pemasyarakatan, pada Selasa (22/11/2022) secara virtual.

Baca juga: Komisi XI DPR RI Setujui Anggaran Kemenkeu Tahun 2023 Sebesar Rp45 Triliun

Giat ini merupakan tindak lanjut dari terdapatnya kekurangan anggaran bahan makanan, belanja pegawai dan listrik pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, sehingga perlu di lakukan revisi pergeseran anggaran untuk memenuhi kekurangan tersebut.

Baca juga: Said Abdullah Apresiasi Sikap Pertamina Atas Kesediaan Berbagi Beban APBN

Memimpin jalannya kegiatan secara daring dari Kantor Wilayah yakni Kepala Divisi Administrasi, Jusman, yang didampingi oleh Kepala Bagian Umum, Febri Nurdian Satriatama dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Maria Titik Sumiyati.

Memulai arahannya, Kadivmin menjelaskan bahwa pergeseran anggaran untuk UPT yang masih memiliki kendala dalam kekurangan anggaran bahan makanan belanja pegawai dan listrik akan dipenuhi dari UPT yang masih memiliki banyak sisa anggaran.

Baca juga: Bapas Nusakambangan Ikuti Kegiatan Supervisi Pagu Indikatif Anggaran 2023

“Mari kita berpikir secara global untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang urgent, jadi kami harap hari ini untuk menyelesaikan revisi anggaran, " Ujar Jusman.

Baca juga: Kamrussamad: Kontribusi PNBP 2021 Belum Optimal Dibandingkan Total Pendapatan Negara

Selain itu Kadivmin mengingatkan Satuan kerja membuat usulan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan revisi.

“terdapat 5 (lima) tata cara revisi antara lain, Memastikan nilai BAMA yg ditarik sudah berada diluar kontrak, apabila belum segera ADENDUM, Satuan Kerja Membuat Usulan Revisi DIPA, Melakukan perubahan pada RUH untuk pengurangan/penambahan alokasi anggaran, Boleh menyertakan revisi POK dan revisi pemenuhan belanja operasional sepanjang tertuang dalam surat pengantar satker dan Satuan kerja melakukan validasi ADK, kewenangan tetap “satker, " Sambungnya.

Baca juga: Adies Kadir: Komisi III Setujui Anggaran MK 2023 Capai Rp1,2 triliun

“Saya minta untuk seluruh Bendahara, KPA dan PPK dapat berkoordinasi dengan Kantor Wilayah jika terdapat hambatan dalam pelaksanaan Revisi Pergeseran Anggaran, ” Tutupnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini diikuti secara virtual oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jawa Tengah beserta dengan Bendahara, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

(N.Son/***)